Jadwal dan Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten Indragiri Hilir
Menindaklanjuti surat Gubernur Riau Nomor : 050/Bappeda/69.22, tanggal 8 Desember 2014 perihal jadwal dan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan Daerah di Provinsi Riau dan berkenaan dengan pelaksanaan proses Perencanaan Pembangunan Daerah untuk Tahun 2015, sebagaimana diamanatkan UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, serta pentingnya untuk terus mengawal mekanisme Perencanaan Pembangunan Daerah agar berjalan efektif dan tepat waktu, maka dimintakan perhatian Saudara sebagai berikut :
Mekanisme Perencanaan Pembangunan Daerah di Provinsi Riau pada Tahun 2015 dijadwa...
Berdasarkan Permendagri 54 Tahun 2014 pada lampiran VI tentang Tahapan dan Tata Cara Penyusunan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD). Renja SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode jangka pendek satu tahun ke depan, sedangkan fungsi Renja SKPD adalah sebagai acuan dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi SKPD dalam membangun daerah sebagai turunan dari Rencana Strategis dalam pembangunan daerah.
Sehubungan hal tersebut bersama ini dimintakan kepada Saudara hal-hal sebagai berikut :
Menyampaikan Renja SKPD Tahun 2015 sesuai dengan RPJMD dan Renstra ...
TAHAPAN DAN TATA CARA PENYUSUNAN RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH (RKPD)
TAHAPAN DAN TATA CARA PENYUSUNAN RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH (RKPD)
(Lampiran V Permendagri No. 54 Tahun 2010)
Pengertian RKPD
Rencana Kerja Pembangunan Daerah merupakan suatu dokumen perencanaan pembangunan daerah yang disyaratkan UU No 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah. Rencana Kerja Pembangunan Daerah, yang selanjutnya disebut RKPD, merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk jangka waktu 1 (satu) tahun, yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsu...
Penandatanganan Nota Kesepakatan KUPA serta PPAS Perubahan APBD TA 2014
Hasil pembangunan harus dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat Kabupaten Indragiri Hilir secara berkelanjutan dan berkeadilan sehingga program-program pembangunan yang pro rakyat harus kita kedepankan. Untuk itu, semangat memacu pembangunan melalui Spirit Baru Inhil perlu digelorakan sebagai manifestasi dari kesungguhan kita dalam pembangunan, sehingga akan memacu semangat kita semua untuk terus mencari dan meningkatkan sumber-sumber pendapatan agar kebutuhan masyarakat untuk pembangunan dapat dipenuhi. Saya menyadari bahwa untuk saat ini, tidak semua kebutuhan masyarakat dapat kita tampung m...
Sosialisasi PP No.48 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai
Peserta Sosialisasi diikuti seluruh PNS dalam lingkungan Bappeda Kab.Inhil dan beberapa PNS dari SKPD lain
Pejabat Eselon IV pada Bappeda Kab.Inhil turut serta dalam Sosialisasi SKP pada Bappeda Kab.Inhil
Rapat Koordinasi TKPK Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2014
Rapat Koordinasi Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan
Peserta Rapat Koordinasi TKPK Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2014
Peserta Rakor TKPK Kabupaten Indragiri Hilir saat Sambutan Ketua TKPK Kabupaten Indragiri Hilir
Sambutan Wakil Bupati Indragiri Hilir (H.Rosman Malomo) selaku Ketua TKPK Kabupaten Indragiri Hilir
Pemaparan Narasumber (Dr. Azharuddin M. Amin) pada Rakor TKPK Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2014
Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Indragiri Hilir
Kabupaten Indragiri Hilir merupakan salah satu Kabupaten dengan jumlah penduduk miskin terbesar di Provinsi Riau. Kondisi ini cukup memberikan pemahaman bahwa Pemerintah Daerah memiliki tugas berat untuk segera mengatasi permasalahan serius, yaitu menurunkan angka kemiskinan agar tidak berdampak semakin luas.Namun dengan pesatnya pembangunan, penurunan jumlah penduduk miskin di Indragiri Hilir relatif cukup tinggi.Sesuai data BPS, angka Kemiskinan di Kabupaten Indragiri Hilir pada tahun 2006 sebesar 14,85%, dan pada tahun 2012 sebesar 7,81%.
Dalam komitmen itu, Pemerintah Daerah dan seluruh u...
Acara Musrenbangnas 2014
Laporan Kepala Bappenas RI
Presiden SBY memberikan sambutan dan Membuka secara Resmi Musrenbangnas 2014
Acara Penutupan Musrenbangnas 2014 oleh Wakil Presiden RI Bapak Budiono
Wawancara Kepala Bappeda Inhil Ir. H. T. Juhardi, MP dengan salah satu
Stasiun TV Swasta pada Acara Musrenbangnas 2014
Kepala Bappeda Kab.Inhil bersama Walikota Surabaya
Peserta Musrenbangnas 2014
Pada Hari Rabu, tanggal 30 April 2014 bertempat di Hotel Bidakara Jakarta dilaksanakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional (Musrenbangnas) Tahun 2014 pada pukul 10.00 dibuka langsung oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.Musrenbangnas diselenggarakan untuk menyusun Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2015. Musrenbangnas ini adalah terakhir bagi pemerintahan Presiden SBY dan seluruh menteri Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) II, dan hasilnya akan dilaksanakan oleh pemerintahan baru hasil Pemilihan Presiden (Pilpres) 9 Juli 2014.Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional ...
Kebijakan Pembangunan Bidang Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan 2015.
Kebijakan Pembangunan Bidang Sosial Budaya dan Kehidupan Beragama.
Kebijakan Pembangunan Bidang Kemiskinan, Ketenagakerjaan dan UKM.
Kebijakan Pembangunan Bidang SDA dan LH.
Kebijakan Pembangunan Bidang Sarana dan Prasarana.
Kebijakan Pembangunan Bidang Ekonomi.
Kebijakan Pembangunan Bidang Regional dan Otonomi Daerah.
