Pekanbaru – Dalam rangka kegiatan Advokasi dan Sosialisasi Pembiayaan Kesehatan Dalam Mendukung UHC dan Kemitraan Penanganan Penyakit Prioritas Dana Dekonsentrasi APBN Tahun 2024, yang mana kegiatan tersebut memberikan Updating Regulasi terkait Teknis Pelaksanaan Kemitraannya Pemerintah dan Swasta baik di Bidang Infrastruktur maupun Non Infrastruktur dalam rangka penanganan penyakit prioritas guna mendukung Transformasi Kesehatan. Selasa (30/07/2024)
Kegiatan yang dibuka oleh Pejabat (Pj) Sekretaris Daerah Provinsi Riau tersebut diikuti oleh Bappeda Kab. Indragiri Hilir yang diwakili Perencana Ahli Pertama Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia (PPM) Dwi Utami Ningsih, S.E yang juga dihadiri Dinas Kesehatan Kabupaten/kota se-Provinsi Riau yang bertempat di Hotel Mutiara Merdeka Kota Pekanbaru.
Pejabat (Pj) Sekda Indra dalam sambutannya menyampaikan, bahwasanya Pemerintah Provinsi Riau (Pemprov) telah menganggarkan pembayaran iuran kepesertaan Penerima Bantuan Iuran (PBI) melalui pola budget sharing bersama Pemerintah Kabupaten/Kota.
“Sebagai wujud komitmen Pemprov Riau dalam mengimplementasikan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 59 Tahun 2024 tentang perubahan ketiga atas Perpres Nomor 82 Tahun 2018 tentang jaminan kesehatan, maka dari itu pembayaran dilakukan dengan pola budget sharing dengan proporsi 55 persen dari iuran BPJS kelas III yaitu sebesar Rp. 19.750 perjiwa yang dibayarkan oleh Pemprov Riau, sedangkan 45 persennya yaitu sebesar Rp. 15.750 perjiwa yang dibayarkan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota,” jelasnya.
Kemudian Pejabat Sekda tersebut menambahkan bahwasanya “pembayaran iuran kontribusi PBI, berdasarkan kapasitas fiskal daerah, Provinsi Riau termasuk dalam kategori tinggi sebesar 2.100 perjiwa melalui Data Terpadu Kesejarahan Sosial (DTKS) Kementerian Sosial yang saat ini sudah berjumlah 2.107.831 jiwa di 12 Kabupaten/Kota,” imbuhnya.
Transformasi sistem pembiayaan kesehatan dan regulasi pembiayaan kesehatan merupakan unsur penting dalam mendukung pembangunan kesehatan, sehingga Pejabat Sekda Provinsi Riau berharap bahwa kegiatan ini dapat menjadi momentum untuk memperkuat sistem kesehatan di daerah, dan mendorong kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta dan masyarakat dalam upaya mewujudkan sistem kesehatan yang inklusif dan berkelanjutan.
Ia juga mendorong semua pihak untuk dapat berperan aktif dalam mendukung program UHC dan penanganan penyakit prioritas, demi kesehatan dan kesejahteraan seluruh masyarakat Riau. (MCB/Ra)
