Tembilahan – Dalam rangka Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem di Kabupaten Indragiri Hilir, Kepala Bappeda Kabupaten Indragiri Hilir (Kab. Inhil), Drs. H TM Syaifullah, MM didampingi Kepala Bidang PSDA, Yurnalis, S.Pd, M.IP menggelar Rapat Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Ekstrem. Jum’at (18/10/2024)
Bertempat di Aula Bappeda, Kegiatan tersebut dipimpin langsung oleh Pejabat (Pj) Bupati Indragiri Hilir, Erisman Yahya, MH didampingi Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Kab. Inhil, Junaidy Ismail, S.Sos, M.Si dan dihadiri Kepala Pusat Statistik Kab. Inhil, Kepala Dinas terkait, BPBD dan Rumah Sakit Umum Puri Husada Tembilahan.
Dalam pembukaannya Pj Bupati Indragiri Hilir menyampaikan bahwasanya “salah satu fokus diskusi kita adalah penanggulangan kemiskinan listrik di beberapa kecamatan, kita memiliki komitmen untuk menghasilkan langkah yang kongkrit untuk dapat mengurangi angka kemiskinan di daerah kita” ungkapnya.
Dirinya juga berharap bahwasanya “terkait Organisasi Perangkat Daerah (OPD) baik secara langsung maupun tidak langsung dalam penanganan program kegiatan menanggulangi kemiskinan ekstrem ini, saya mengharapkan untuk kembali kita melakukan peninjauan, apakah sudah tepat sasaran kegiatan yang kita lakukan dalam rangka penurunan angka kemiskinan di Indragiri Hilir ini”.
Dalam pemaparannya Kepala Bappeda kab. Inhil, Drs. H TM Syaifullah, MM menerangkan bahwasanya “Penghapusan Kemiskinan Ekstrem merupakan tujuan dari Sustainable Development Goals (SDG) yang harus dicapai pada tahun 2030. Kemiskinan Ekstrem didefinisikan sebagai kondisi di mana konsumsi per hari masyarakat berada di bawah garis kemiskinan ekstrem (setara dengan USD 1.9 PPP) dan kemiskinan ekstrem ini diukur menggunakan (absolute poverty measure) Bank Dunia yang konsisten antar negara dan antar waktu.”
Terkait hasil pertemuan tersebut, Kepala Bidang PSDA, Yurnalis, S.Pd, M.IP meminta “arahan dari Pj Bupati Indragiri Hilir terkait proses verifikasi dan validasi data PPPKE yang dilakukan oleh pihak kecamatan, untuk dapat dilakukan verivali oleh 20 kecamatan, data kemiskinan ekstrim dari hasil konsultasi ke sekretariat TKPK di Bappedalitbang Provinsi Riau, bahwasanya angka tersebut berada di desil 1,2 dan 3 sehingga pentingnya verivali data PPPKE yang nantinya sebagai intervensi bagi pemerintah daerah dalam penggulangan kemiskinan”. (MCB/Ra)
