Dalam rangka pembahasan realisasi pendapatan daerah, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Indragiri Hilir (Kab. Inhil), Drs. H. TM Syaifullah, M.M yang diwakili oleh Perencana Ahli Muda Bidang PSDA, Aswin Bovita, S.P., M.Si Ikuti Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi di Daerah. Senin (30/12/2024)
Bertempat di Ruang Vidcon DiskominfoPers Indragiri Hilir, kegiatan ini dipimpin langsung oleh Plt. Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Tomsi Tohir (Via Zoom Meeting) dan diikuti oleh Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Kab. Inhil, Sudiro, SST,. M.Si dan perwakilan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait lainnya.
Dalam sambutannya Plt. Sekjen Kemendagri, Tomsi Tohir menyoroti pentingnya realisasi pendapatan daerah sebagai modal untuk mendukung pelaksanaan program pembangunan tahun depan.
“Saya ingin mengingatkan bahwa realisasi pendapatan daerah sangat krusial. Kita dapat melihat beberapa daerah yang mampu merealisasikan pendapatannya bahkan melampaui target, seperti Bali yang mencapai 109,57 %, Jawa Timur, dan Yogyakarta. Namun, ada juga provinsi yang jauh dari target, baik dari sisi pendapatan maupun belanja daerah,” tegas Tomsi.
Ia juga mendorong pemerintah daerah (Pemda) untuk lebih serius dalam mengelola pendapatan dan belanja daerah, agar mampu menopang pengendalian inflasi yang efektif. Menurut Tomsi, ketidak seimbangan antara pendapatan dan belanja dapat memengaruhi stabilitas ekonomi di daerah masing-masing.
Selain itu Deputi Bidang Statistik dan Jasa, Pudji Ismartini juga turut memberikan pemaparan terkait perkembangan inflasi menjelang akhir tahun 2024. Dalam pemaparannya, Pudji menyampaikan bahwa secara nasional, inflasi year-on-year mengalami peningkatan pada Desember. Ia menyoroti kenaikan harga sejumlah komoditas, seperti bawang putih, cabai merah, dan telur ayam ras.
“Jumlah kabupaten/kota yang mengalami kenaikan harga bawang putih meningkat menjadi 249 kabupaten/kota, sementara cabai merah mencapai 270 kabupaten/kota. Kenaikan harga cabai merah, misalnya, pada minggu keempat Desember 2024 tercatat naik 14,33 persen dibandingkan bulan November, dan ini terjadi di 75 persen wilayah Indonesia,” ungkap Pudji.
Ia juga menyoroti disparitas harga cabai merah di Pulau Sumatera, di mana harga tertinggi tercatat di Kabupaten Kepulauan Anambas sebesar Rp91.944 per kilogram, sedangkan harga terendah ada di Kabupaten Tulang Bawang sebesar Rp15.722 per kilogram. Pudji mengimbau pemerintah daerah untuk terus memantau pergerakan harga komoditas ini dan memastikan stabilitas harga bagi masyarakat.
Komoditas minyak goreng juga menjadi perhatian khusus dalam rapat ini. Tomsi Tohir meminta pemerintah daerah untuk memastikan harga minyak goreng sesuai dengan harga eceran tertinggi (HET) yang ditetapkan, yaitu Rp15.700 per liter.
“Tolong cek dengan teliti distributor kedua (D2) di kabupaten/kota masing-masing. Jika ada distributor yang menjual di atas Rp15.700, laporkan. Kami bersama Dirjen Perdagangan Dalam Negeri sudah berkomitmen, jika ditemukan pelanggaran, izin distributor tersebut akan dicabut,” tegas Tomsi.
Di akhir acara, Tomsi menekankan pentingnya upaya pengendalian terhadap penyakit mulut dan kaki (PMK) pada ternak sapi, untuk mencegah semakin meluasnya penyakit PMK tersebut pada ternak sapi sehat yang akan berdampak terhadap ketersediaan dan harga daging sapi. (MCB/Ra)
