Pekanbaru – Kepala Bappeda Kab. Inhil Drs. H TM Syaifullah, MM yang diwakili Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan Zulfan. R, SE didampingi Perencana Ahli Muda Bidang Litbang Rosmiar, S.E dan Analis Program Pembangunan Pertanian Bidang Litbang Afriadi, SE Menghadiri Undangan Pemko Pekanbaru dalam acara Sosialisasi sekaligus Bimbingan Teknis (BIMTEK) Indeks Inovasi Daerah (IID) yang dilaksanakan di Aula Gedung Utama Kompleks Perkantoran Tenayan Raya, Kamis (11/07/24).
Kegiatan yang dihadiri Kepala Bappedalitbang Provinsi Riau tersebut juga dihadiri setiap perwakilan Tim Koordinator dan Operator Inovasi dari masing-masing Kabupaten se-Provinsin Riau.
Penjabat (Pj) Wali Kota Pekanbaru Risnandar Mahiwa dalam sambutan pembukanya menyampaikan, bahwasanya kita harus siap menghadapi perubahan yang sifatnya dinamis untuk perbaikan pelayanan ke masyarakat. Karena sejatinya, kewenangan yang diberikan kepada pemerintah adalah melayani, bukan untuk dilayani.
“Selain inovasi internal, pemerintah daerah harus menyiapkan inovasi yang sifatnya eksternal dan sejalan dengan program pemerintah pusat ke depan, contohnya program makan gratis. Kita harus menangkap hal tersebut dengan memastikan daerah kita siap dengan ketahanan pasokan pangan untuk melaksanakan program itu,” ucapnya.
Lanjutnya, dengan menghadirkan Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) diharapkan nantinya dapat membimbing dan memberikan pencerahan serta semangat bagi Pemko Pekanbaru dan Kabupaten lainnya untuk terus melakukan perbaikan layanan kepada masyarakat. Tak hanya layanan, tapi pemko harus melakukan inovasi-inovasi untuk perbaikan ke depannya.
Dalam kesempatan yang sama, Kepala BSKDN Kemendagri Dr. Yusharto Huntoyungo, MPd menyampaikan apresiasinya kepada jajaran Pemko Pekanbaru yang telah menginisiasi acara Indeks Inovasi Daerah. Iya menambahkan bahwasanya Inovasi sejatinya selalu beranjak dari permasalahan yang ada.
“Ketika menemui permasalahan yang ada, segera kita carikan solusinya melalui tahapan inovasi, dengan berinovasi kita dapat memecahkan permasalahan tersebut, Masyarakat tentu mengharapkan hal itu dari kita di pemerintahan,” ujarnya.
Tahun 2024 ini merupakan tahun yang tepat untuk menyiapkan Golden Period Indonesia Emas 2024. Karena itu, hendaknya pemerintah daerah berinovasi dalam beberapa hal di antaranya, penghematan belanja APBD, penyederhanaan birokrasi, dan efiensi kerja yang efektif. (MCB/Ra)
