Tembilahan (24/8/2022) : Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Indragiri Hilir melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Indragiri Hilir yang diwakili oleh Plt. Sekretaris Bappeda, Roni Fahamsyah mengadakan pertemuan bersama Ditjen Bina Bangda, Dinas PUTR, BKAD, Bagian Ekonomi dan PDAM Kabupaten Indragiri Hilir.
Pertemuan sekaligus kunjungan dalam rangka monitoring dan evaluasi terkait National Urban Water Supply Project (NUWSP) yang merupakan program nasional untuk mendukung pembangunan penyediaan air minum dengan pembiayaan investasi yang inovatif dan efektif yang Indragiri Hilir dapatkan tahun 2021-2022. Kontrak pada program ini berlangsung dari 21 November 2021 sampai 21 November 2022. Akan tetapi program ini berlanjut sampai dengan 2023 karna berkaitan dengan dana DDUB (Dana Daerah Urusan Bersama) dan mempunyai komitmen bersama terkait penyiapan SPM air minum.
Roni Fahamsyah menjelaskan bahwa Pada kesepakatan tahun 2022 Pemerintah menggelontorkan dana sekitar 6 setengah miliar dan kemudian di tahun 2023 juga telah dianggarkan, artinya secara sinkronisasi program sudah masuk dan sudah oke, tapi di dalam kerjasama yang telah ditandatangani oleh Bupati bersama Dirjen Cipta Karya ada kewajiban kita terhadap pemenuhan SR (Sambungan Rumah atau SR adalah sambungan pipa distribusi PDAM menuju meteran pipa rumah tangga) yaitu sebesar 5000 Sambungan Rumah.
Bertempat di aula Bappeda Kabupaten indragiri Hilir Bapepda bersama bagian ekonomi Setda Inhil, sekretaris BKAD, PDAM, Dinas PUTR melalui bidang Cipta Karya yang menghadiri rapat, melakukan monitoring sampai sejauh mana persiapan pemenuhan sambungan rumah untuk air bersih, Pada kesempatan ini PDAM menyampaikan yang pertama, di dalam konsepsi awal pada Tahun 2022 itu kita berkewajiban untuk memenuhi sambungan rumah , di tahun 2021 ada sebanyak 1000 sambungan rumah. di tahun 2022 ada 2000 dan di 2023 itu 2000. ternyata itu tidak bisa terpenuhi karena 2021 NUWSP baru lelang di bulan November jadi tidak akan mungkin tercapai 1000 sambungan rumah karna pipanya belum sampai ke rumah-rumah masyarakat dan juga karna di 2022 DDUB Belum selesai sehingga program pemenuhan sambungan rumah sebanyak 5000 dalam memenuhi target pemenuhan SPM air Minum sebesar 30 % ini akan digeser sampai dengan 2024.
Maka daripada itu PDAM nanti akan melakukan koordinasi ulang terkait target capaian dari program NUWSP ini terhadap 5000 sambungan rumah. yang kedua adalah terkait sinkronisasi program yang dilihat, terkait penguatan program air minum baik itu perkotaan maupun pedesaan Indragiri Hilir Kenapa semakin tahun terus turun, yang kemudian disampaikan alasannya adalah, Karna belum optimalnya proses pengelolaan air minum di kecamatan-kecamatan di kabupaten Indragiri Hilir, dijelaskan juga bahwa Indragiri Hilir sudah punya RISPAM Kabupaten sebagai acuan dari kinerja SPM air minum sebagai rencana Induk sistem pengolahan air minum.
Tahun 2022 Indragiri Hilir juga sedang melakukan persiapan untuk Bagaimana cara mengoptimalisasi layanan PDAM di kecamatan-kecamatan melalui persiapan perencanaan untuk perbaikan Instalasi Pengolahan Air (IPA), kemudian jaringan perpipaannya dan sumber air baku perlu dipersiapkan perencanaan-perencanaan dulu. Karena untuk mengejar target capaian air minum 30% memang harus dilakukan optimalisasi di berapa Kecamatan dalam mengolah air bersih dan air minum berkelanjutan Ini.
Selanjutnya Pamsimas yang Tahun 2022 ini berubah namanya menjadi PSPAM, memiliki beberapa kendala di program Pamsimas atau PSPAM bahwa desa yang sudah dimasuki oleh Pamsimas itu tidak bisa diusulkan kembali. Padahal dilapangan desa yang memiliki 500 KK atau rumah yang sudah dibangun Pamsimas nya air minum berbasis masyarakat ini hanya bisa mengakomodir 150 rumah tentu saja masih tersisa sekitar 350 rumah lagi. di dalam menu-menu DAK hanya tersedia perkembangan dan perluasan, sebetulnya yang kita butuhkan adalah peningkatan peningkatan seperti Pembuatan sumur baru, sumber air baku baru. tetapi oleh Pamsimas dan oleh pusat belum bisa terpenuhi.
Solusi dari pemerintah adalah dioptimalisasikan melalui dana Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD). Namun terkendala belum tersedianya Peraturan terbaru Bupati terkait pengelolaan air minum. Bappeda bersama PDAM dan BKAD mendorong dinas PU untuk menyiapkan perbup terkait KP-SPAM demi mensukseskan program air minum. Diusulkan juga bahwa PU dapat mengadopsi konsep dari PAMSIMAS, Pemerintah membantu berapa persen kemudian masyarakat dan kabupaten juga ikut membantu. dikerjakan oleh masyarakat dikelola oleh masyarakat dan untuk masyarakat sehingga dapat memenuhi kekurangan-kekurangan yang tidak bisa dipenuhi oleh PAMSIMAS.
Terakhir Roni Fahamsyah yang saat ini juga menjabat sebagai Kepala Bidang Infrastruktur dan Lingkungan Hidup(ILH) Bappeda Kab Inhil bersama Ditjen Bina Bangda menyampaikan bahwa untuk persiapan Lokakarya yang akan dilaksanakan tanggal 30 Agustus S.D 2 september 2022 di Hotel Lombok Raya meminta untuk OPD terkait untuk hadir mengingat pentingnya agenda ini karena arah kebijakan ke depan akan sangat berpengaruh terhadap hasil dari lokakarya ini dan apa menjadi kekurangan seperti peningkatan pembuatan sumur baru dapat disampaikan pada acara Lokakarya ini. untuk 3 OPD yang diminta hadir adalah bappeda, BKAD dan sekretariat daerah. (MCB/SEL)
