Tembilahan – Dengan Tema Penguatan Perekonomian yang mandiri dan Berkelanjutan menuju Indragiri Hilir berdaya saing, Inovatif sejahtera dan berkelanjutan, Pemkab Inhil melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Indragiri Hilir menyelenggarakan Musrenbang RKPD 2025 & RPJPD 2025-2045 (Selasa, 19/03/2024).
Bertempat di Gedung Engku Kelana Pj. Bupati Herman membuka Musyawarah Rencana Pembangunan (MUSRENBANG), dengan jumlah peserta musrenbang sebanyak 426 orang secara Hybrid yang meliput:
1. Unsur Pemangku Kepentingan (Lembaga Swadaya Masyarakat, Perguruan Tinggi, Badan Usaha dan Organisasi Wanita, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, forum anak).
2. Para Kepala Perangkat Daerah Kabupaten Indragiri Hilir, dan seluruh Camat, sedangkan Kepala Desa/Lurah se Kabupaten Indragiri Hilir dan Badan Usaha dan Perbankan mengikuti secara virtual melalui aplikasi zoom.
Pj.Bupati Herman dalam arahannya saat membuka Musrenbang mengatakan “dalam merumuskan strategi dan arah kebijakan dalam dokumen perencanaan harus didukung dengan proyeksi pendapatan yang lebih akurat, sehingga diperoleh dokumen perencanaan pembangunan yang dapat diterapkan dan dijabarkan secara logis dan realistis,” katanya
“Perangakat daerah dalam menyusun rencana belanja harus berorientasi pada kepentingan publik agar masyarakat merasakan adanya kehadiran pemerintah dalam upaya penyelesaian permasalahan daerah, ” tambahnya.
Kepala Bappeda Kab. Inhil Drs.H.Tuah Muhammad Syaifullah,MM selaku Ketua Panitia menyampaikan “Rekapitulasi usulan masyarakat yang diinput oleh Desa/Kelurahan dan telah diproses diajukan ke bidang-bidang koordinasi yang ada di Bappeda untuk dilakukan penyesuaian dan telah dilakukan verifikasi oleh Kecamatan melalui Musrenbang Kecamatan yakni sebanyak 6641 usulan”.
“sedangkan untuk tahun 2025 banyak agenda nasional yang akan dilaksanakan di daerah, sehingga kita harus benar-benar menyusun skala prioritas di masing-masing perangkat daerah” ungkapnya.
Dengan menghadirkan 6 narasumber dalam Musyawarah yang dimoderatori oleh Junaidi, S.Sos.,M.Si (Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Kab. Indragiri Hilir).
Bertindak sebagai narasumber pertama melaui saluran Zoom Meeting Efin Mei Amiffiyan, ST (Analis Kebijakan Ahli Muda Ditjen Bina Pembangunan Daerah, Kementerian Dalam Negeri) dalam paparannya terkait Arahan Strategis Penyusunan RPJPD Tahun 2025-2045 dan RKPD Tahun 2025
“ Singkronisasi Perencanaan pembangunan daerah harus selaras dengan perencanaan pembangunan nasional, salah satunya antara lain dengan Surat Edaran Bersama (SEB) Mdn dengan Mppn dan untuk Konsistensi direncanakan dibuat anggarannya dan apa yang dianggarkan telah (ada) dasar perencanaannya. Tidak boleh lagi ada program/kegiatan yang ada dalam dokumen APBD namun tidak ada dalam RKPD (dan juga sebaliknya). “ tegasnya.
Bertindak sebagai narasumber kedua Edi Gunawan, SE.,M.Si (Wakil Ketua DPRD Kab.Inhil) dalam pemaparannya tentang Pokok-pokok Pikiran DPRD Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2025. “ salah satu tahapan dalam proses penyusunan dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah adalah Penelaahan Pokok-pokok Pikiran DPRD sesuai dengan amanah pasal 78 ayat (1) huruf (i) Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, Tentang tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah” katanya.
Kewajiban Anggota DPRD terkait pokok pikiran ini adalah; Menyerap Dan Menghimpun Aspirasi Konstituen Melalui Kunjungan Kerja Secara Berkala; Menampung Dan Menindaklanjuti Aspirasi Dan Pengaduan Masyarakat; dan Memberikan Pertanggungjawaban Secara Moral Dan Politis Kepada Konstituen Di Daerah Pemilihannya. Tambahnya.
Bertindak sebagai narasumber Ketiga Andi Ista Tutih, S.T., M.Eng (Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Daerah pada Bappedalitbang Provinsi Riau) dalam pemaparannya tentang Isu Strategis,Kebijakan Kewilayahan RPJPD Tahun 2025-2045 dan Arah Kebijakan Provinsi Riau Tahun 2025, beliau mengatakan bahwa
“ Tema Pembangunan Provinsi Riau Tahun 2025, adalah Meningkatkan Pelayanan Dasar dan Tata Kelola Serta Pemerataan Infrastruktur Untuk Penguatan Ekonomi Daerah, dengan 4 Prioritas Pembangunan yakni Peningkatan Pelayanan Dasar Dan Kualitas Sdm, Peningkatan Tata Kelola, Pemerataan Infrastruktur Yang Berkelanjutan Dan Penguatan Ekonomi melalui Pertanian, Hilirisasi SDA, Penguatan Ekonomi Masyarakat dan Pariwisata Berbudaya Melayu “ ungkapnya.
Bertindak sebagai narasumber Keempat Hery Sandy, ST (Kasi Preservasi Jalan dan Jembatan Bidang Bina Marga pada Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Riau), dalam pemaparannya beliau menyampaikan bahwa Strategi dan Arah kebijakan Provinsi Riau dalam Peningkatan infrastruktur wilayah yang berkualitas dan terintegrasi sebagai upaya mendukung Perkembangan sektor unggulan daerah, Capaian Kinerja Dinas PUPRPKPP Provinsi Riau terhadap Persentase jalan provinsi dalam kondisi mantap tahun 2023 sebesar 67,43 dari target 64,2% dan ditargetkan di 2024 sebesar 66,23%. Ungkapnya.
Bertindak sebagai narasumber Kelima Drs. H. Tuah Muhammad Syaifullah, MM (Kepala Bappeda Kabupaten Indragiri Hilir) yang memaparkan terkait Rancangan RKPD Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2025 dan Rancangan RPJPD Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2025-2045. Dalam pemaparannya Tuah Mengatakan Bahwa “Tema Pembangunan Kab. Indragiri Hilir Tahun 2025 adalah Penguatan Perekonomian Daerah Yang Mandiri dan Berkelanjutan, dan salah satu Strategi/Prioritas Pembangunan nya adalah Optimalisasi penanggulangan kemiskinan”Ungkapnya.
“Capaian Indikator Makro Kabupaten Indragiri Hilir untuk tingkat kemiskinan tahun 2021 6.18% dan turun pada tahun 2022 menjadi 5.98%. Target Indikator Makro Kab. Indragiri Hilir Tahun 2025 untuk Tingkat Kemiskinan adalah 5,24 %, yang menjadi tugas kita bersama sama untuk menentaskan kasus kemiskinan ini melauli program dan kegiatan yg disejalankan dengan program prioritas nasional” tutupnya.
Bertindak sebagai narasumber keenam Sutarna, S.Sos., MH (Kepala Dinas Perkebunan Kabupaten Indragiri Hilir) dalam pemaparannya terkait Peningkatan produksi dan produktivitas komoditas perkebunan dalam mendukung hilirisasi berbasis agroindustri.
“Produksi Komoditas Tanaman Perkebunan Rakyat di Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2019 – 2023 mengalami peningkatan dengan kondisi 2023 sebesar 614.122 ton. berbagai upaya terus dilakukan untuk Peningkatan Pembangunan Prasarana dan Sarana Perkebunan seperti Pembangunan / Rehabilitasi Tanggul Mekanik dari 2018-2-23 dengan total 607.774 Meter dengan nilai Rp .19.545.247.009. Bantuan Peremajaan Sawit sampai produksi Produk Olahan Komoditas Tanaman Perkebunan dalam rangka membantu menaikan perekonomian di Kabupaten Inhil khususnya bagi petani kelapa.” Ungkapnya.
Pada kesempatan tersebut Pj.Bupati Herman terima dokumen Pokok-pokok pikiran dari DPRD dan diakhiri dengan Diskusi dan tanya jawab serta penandatanganan Berita Acara musrenbang RKPD 2025 dan & RPJPD 2025-2045
